Surat Edaran Mendagri Tentang Larangan Mutasi. Hal itu berdasarkan Surat Edaran Mendagri tanggal 23 Desember 2020 Nomor 820/6923/SJ Tentang Larangan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020 Dalam surat edaran itu disebutkan dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di.
Mendagri Tito Karnavian ANTARA/Kemendagri Jakarta (ANTARA) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada tiga syarat yang membolehkan kepala daerah melakukan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di dalam surat edaran (SE) Mendagri tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.
Ada Tiga Syarat Mutasi ASN yang Harus Dipenuhi Kepala Daerah
Dalam Surat Edaran Nomor 820/6923/SJ itu menyebutkan dua larangan “Pertama tidak melakukan penggantian pejabat sampai dengan.
Mendagri Keluarkan SE Objek Larangan Mutasi Pejabat dan
Adanya SE Mendagri Soal Larangan Mutasi Bawaslu Tetap Berpedoman UU Pilkada Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Rabu 15 Juli 2020 1923 WIB Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat mengikuti saat.
Mendagri Tegas Larang Ada Mutasi Jabatan di Pemkab Jember
Menurut Dodi surat edaran tersebut tentu dikeluarkan dengan tujuan baik Apalagi dalam Undangundang No8/2015 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota ada aturan yang mengharuskan petahana yang ikut Pilkada tidak boleh melakukan mutasi selama enam bulan sebelum masa jabatan berakhir.
Kepala Daerah Yang Ikut Pilkada Dilarang Lakukan Mutasi Jabatan
Dewan Minta Gubernur dan Mendagri Batalkan Mutasi …
SE Mendagri No. 800/4070/SJ – Inspektorat Kota Madiun
Daerah Bisa Mutasi Tito Karnavian Sebut 3 Syarat Kepala
Mendagri Keluarkan Surat Edaran Tentang Penegasan dan
Bupati Jember Pecat Sekda Diduga karena Beri Pernyataan
SE Mendagri: Plt/Pjs Kepala Daerah Dilarang Lakukan Mutasi
KEMENDAGRI RI TENTANG PENUNDAAN SEMENTARA USULAN
Aturan di Inmendagri: Larangan Cuti ASN, TNI, Polri
Peraturan dan Surat Edaran Tentang Pemindahan/Mutasi PNS
Mutasi Pejabat Surat Edaran Menpan, Penjabat KDH Dilarang
Mendagri Tak Beri Izin, Rencana Mutasi Ribuan Pejabat
Tentang Larangan Mutasi Surat Edaran Mendagri
Ungkap Tiga Kepala Daerah Boleh Mutasi ASN, Mendagri
Patuhi Edaran Mendagri, Sanjaya Tegaskan Tak Gelar Mutasi
Dalam rangka menyelenggarakan tertib pemerintahan khususnya dalam penggantian pejabat oleh Pejabat (Pj)/Pelaksana Tugas (Plt)/Pejabat Sementara (Pjs) terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada 12 Februari 2018 telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 821/970/SJ.