Pra Peradilan Pidana

Pra Peradilan Pidana. Kelahiran praperadilan dalam KUHAP 1981 merupakan adaptasi atas lembaga Habeas Corpus dari sistem peradilan pidana anglosaxon Sedangkan wewenang yang diberikan kepada hakim dalam proses peradilan lebih terbatas dibandingkan dengan wewenang hakim komisaris di negaranegara dengan tradisi civil law di eropa daratan ( rechter commissaris.

Pra peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP) Pada penetapan hari sidang sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra peradilan.

Contoh Makalah PRAKTEK PERADILAN (Hukum Acara Pidana dan

Hal di atas dipertegas oleh Luhut MP Pangaribuan (2006 21) dalam penerapan upayaupaya paksa (dwang midelen) sebagaimana dimungkinkan dalam proses peradilan pidana seperti penangkapan dan penahanan tidak merendahkan harkat dan martabat manusia maka diperkenankanlah lembaga baru untuk melakukan pengawasan yaitu lembaga pra peradilan.

HUKUM ACARA PIDANA

Makalah ini merupakan tugas Praktek Peradilan dan membahas mengenai Hukum Acara Pidana dan Tahap – Tahap serta Tata Cara Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri untuk itu besar harapan penulis bahwa makalah ini dapat berguna dalam menambah wawasan dan pengetahuan juga untuk menjadi bahan dalam kegiatan belajar mengajar.

STRATEGI DAN TEKNIK BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA

Pengertian Praperadilan Arti pra peradilan dalam hukum acara pidana dapat dipahami dari bunyi pasal 1 butir 10 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa Pra Peradilan adalah wewenang pengadilan Negeri untuk memberikan dan memutus cara yang diatur dalam undangundang ini tentang Sah atau tidaknya suatu.